“Kenapa Suap?” Tanya Pejabat Bingung Setelah Proses Persetujuan Disederhanakan dengan 100 Halaman, Waktu Setahun, Dan Perlu Bertanda Tangan 50 Orang

JAKARTA — Dalam demonstrasi efisiensi birokrasi, seorang pejabat pemerintah menyatakan kebingungannya atas tuduhan suap baru-baru ini, menuntut bahwa proses persetujuan izin saat ini sudah “cepat, jelas, dan sangat user-friendly.”

Pejabat tersebut menjelaskan bahwa bisnis-bisnis hanya perlu mengajukan dokumen sepanjang 100 halaman, melengkapi 27 formulir pendukung, dan menunggu hanya 11 bulan untuk mendapatkan tanggapan dari tujuh instansi terkait. “Dengan tiga wawancara tatap muka yang diwajibkan dan hanya empat tanda tangan dari setiap tim instansi kami, proses ini cukup mudah” ujarnya. “Kenapa harus menyogok?”

"Dengan tiga wawancara tatap muka yang diwajibkan dan hanya empat tanda tangan dari setiap tim instansi kami, proses ini cukup mudah. Kenapa harus menyogok?”

Pejabat tersebut menutup dengan nada optimis, menjanjikan bahwa tahun depan, jumlah halaman dokumen akan dipangkas menjadi 85 halaman dan waktu tunggu dipersingkat menjadi 9,5 bulan sebagai bagian dari inisiatif “Jakarta Cepat Izin” yang sedang dikembangkan. “Kami terus berinovasi. Kami baru saja meluncurkan portal online yang berfungsi 70% dari waktu,” katanya. Ketika ditanya secara khusus tentang izin impor gula, pejabat tersebut menjelaskan: "Izin-izin tersebut sebenarnya bergerak lebih cepat daripada rata-rata izin di Indonesia. Itu karena gula termasuk dalam dua inisiatif nasional utama - ‘Indonesia Fast Program’ and the ‘Remove Political Opponent Fast Program.’ Dia melanjutkan untuk menjelaskan bahwa meskipun proses izin gula secara teknis masih memerlukan beberapa langkah dan persetujuan dari berbagai instansi, "jika, katakanlah, ada pejabat Indonesia seperti hmm... menteri perdagangan yang perlu dihilangkan secara publik, maka proses dan sistem dapat bergerak sangat cepat." Namun, pada saat publikasi, portal online tersebut masih tidak dapat diakses karena hujan deras.